Jakarta, NewsPelangi.co.id
Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi
minyak goreng nasional.
Direktur Investigasi, Gopprera Panggabean mengatakan,
melalui temuan tersebut, minggu ini status penegakan hukum sudah
dapat ditingkatkan pada tahapan Penyelidikan, khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5
(penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf “c” (penguasaan pasar melalui
pembatasan peredaran barang/jasa).
“Tim Investigasi KPPU telah mulai melakukan proses penegakan hukum sejak 26 Januari 2022 guna menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 dalam permasalahan lonjakan harga minyak goreng sejak akhir
tahun 2021 sesuai rekomendasi kajian yang dilaksanakan KPPU,” jelas Gopprera, Minggu (28/3/2022).
Dalam proses awal, lanjut Gopprera, penegakan hukum, Tim Investigasi telah mengundang dan meminta data/keterangan dari
sekitar 44 (empat puluh empat) pihak terkait, khususnya produsen, distributor, asosiasi,
pemerintah, perusahaan pengemasan dan pelaku ritel.
Melalui proses tersebut, Tim
Investigasi telah menemukan satu alat bukti yang memperkuat adanya dugaan pelanggaran
undang-undang, khususnya atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar.
Dengan temuan tersebut, proses penegakan hukum dapat dilanjutkan KPPU ke tahapan
Penyelidikan.
Proses Penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja dan dapat diperpanjang.
Menurut Gopprera, penyelidikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas Terlapor, dan pencarian minimal satu alat
bukti tambahan. Dalam hal Penyelidikan dapat menyimpulkan dugaan unsur pasal yang
dilanggar dan memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti, maka proses penegakan hukum dapat
diteruskan ke tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Sidang Majelis Komisi.
“Melalui proses
Sidang Majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal
50% dari keuntungan yang diperoleh Terlapor dari pelanggaran, atau maksimal 10% dari penjualan Terlapor di pasar bersangkutan,” pungkas Direktur Investigasi, Gopprera Panggabean.**
(Rgn,bn/tim)
