Solo, newspelangi.co.id
Aliansi Masyarakat Akuntabilitas Kebijakan Publik {AMAKP) Untuk Ruang Publik di Kota Solo Pun masih bisa kita kritisi tentang inklusivitas nya.
Taman-taman kota yang indah lebih dominan di kawasan yang “elite”, dengan kerapatan bangunan yang renggang dan kepadatan penduduk yang rendah, dan aksesnya tampak lebih mengutamakan pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi, konektivitas kendaraan umum ke titik-titik ruang publik itu tampaknya masih dapat kita pertanyakan, dan pemanfaatan ruang publik khususnya “indoor” juga tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, dan masih mewajibkan masyarakat untuk membayar sewa untuk pemanfaatannya, sementara tidak banyak terlihat program-program yang melibatkan aktivitas masyarakat berpendapatan rendah pada ruang publik tersebut. Ruang publik ini bersih dari PKL yang akhirnya harus membuat ruang publiknya sendiri di pinggiran kota yang menandaskan pernyataan “terima nasib ”, tupoksi masyarakat sebagai pemberdaya dan penerima, subyek sekaligus obyek hasil pembangunan tidak tercapai sama sekali, dan perjuangan untuk terus hidup di ruang publik informal dan bermukim di kawasan kumuh menjadi suatu lanskap kebudayaan yang tak terlihat dengan mata telanjang, tetapi nampak nyata dalam perasaan-perasaan humanisme kita.inilah sekedar wacana yang akan menjadi bahan pertimbangan FGD tentang Estetika Urban Solo, dan untuk tanggapan serta umpan baliknya seharusnya telah disiapkan matriks yang akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan Terbaik Pejabat publik kota Solo....tutur, BRM.Kusumo Putro SH.MH. 16 April 2021.
(Ref.Wisnu)
