Surabaya, NewsPelangi.co.id
Fraksi PDI Perjuangan, Komisi D DPRD Kota Surabaya, menerima puluhan kader kesehatan Surabaya, yang mengadukan kebijakan Walikota Eri Cahyadi terkait ‘Kader Hebat Surabaya’, Minggu (27/2/2022).
Melalui forum Discussion Group (FGD), 16 perwakilan kader diterima oleh Bendahara Fraksi PDI-P DPRD Surabaya Ibu Dyah Katarina S.Psi.M.Si. Perwakilan, kader yang hadir menceritakan beberapa pengalamannya yang rela berkerja dengan ikhlas demi kesejahteraan maupun kesehatan warga kampungnya mereka tempati.
Ibu Dyah Katarina S.Psi.M.Si mengatakan, bahwa kegaduhan ini bermula sejak ada pengumuman Wali Kota tentang Kader Hebat Surabaya karena kader ini muncul dari panggilan jiwa, kegotong royongan dan keikhlasan. Kendati begitu, Diakui, kader tidak bisa full karena harus berbagi kegiatan dengan tugas keluarga. Tapi mereka saling koordinasi dan membantu satu sama lain.
“Awalnya sukarela, dulu ndak ada insentif tetep jalan. Seperti Posyandu dan sebagainya. Nah saat sudah jalan, la kok dibilang ndak aktif gara-gara kasus Stunting tinggi,” katanya.
Seperti yang diutarakan Kader daerah Sawahan, “Kalau disesuaikan dengan kebijakan Pak Eri, keluarga kami bisa terbengkalai dan saya juga pernah dikecewakan oleh pihak Kelurahan setempat terkait seragam sekolah anak saya,” ungkapnya, sambil meneteskan air mata disaat diskusi berlangsung.
Menurut Sita Pramesti, kader dari Mulyorejo. Beliau mengatakan bahwa tugas kami ini sudah berat, padahal sesuai pernyataan Pak Eri di Convention Hall, Kader hanya bertugas membantu, bukan menggantikan tugas Pemerintah.
“Yang diatas seperti Dinas Kelurahan dan Kecamatan mendapat nama baik, tapi kader di bawah terinjak-injak,” kata Sita.
Kader senior pun angkat bicara dan Ia memohon kepada Ibu Dyah, agar memfasilitasi masalah ini, sebab “Kader itu berjalan dengan hati, bukan melihat uang,” ujar Ibu Poerwati kader senior dari Gubeng.
Dalam Keteranganya Dyah Katarina, Bendahara F-PDIP menyatakan, Kader yang ikut FGD (forum Discussion Group) colling down dulu dan tidak berkegiatan mulai 1 Maret sampai ada kebijakan untuk mengembalikan kader seperti dulu.
Mereka, sambung Dyah menilai aturan baru tersebut sangat kacau. Apalagi informasi yang diterima kader belum juga belum jelas. “Kalau pun (Walikota) mau menata ulang, jangan dari satu arah kayak otoriter seperti itu ya, rasanya tidak bijak. Karena ada kader yang berjasa bagi Surabaya meskipun hanya wilayah RT nya saja.” ketus Dyah.
Kendati begitu, ia berterima kasih telah kepada walikota yang mengapresiasi kinerja kader, dengan catatan Eri harus bijak, jangan main pecat, karena masalah ini masih bisa dipikirkan untuk kebaikan kota Surabaya
Maka ia berharap, semua kebijakan Walikota terkait kader, selalu dibicarakan dan diambil yang terbaik untuk kota Surabaya.
“Jadi enggak lantas seperti membalikkan tangan, seperti kasus stunting yang dalam 3 bulan langsung drop, gitu rasanya seperti apa ya, mungkin angka nya terlalu tinggi langsung terjun payung, jadi ini kayak sulapan-sulapan gitu lho program (ini).” keluh Dyah.
Sambung Dyah, Pemkot itu menganggap banyak para kader itu tidak aktif, sehingga stunting tinggi. Karena masih banyaknya stunting, dimungkinkan salah satu faktornya kader banyak yang tidak bekerja atau tidak aktif.
“Waktu fasilitator lingkungan bagaimana mengedukasi warga untuk pilah olah sampah itu juga kader.” ungkap Dyah
Bahkan, tutur Dyah, Dinas Kebersihan waktu itu mengakui tidak sanggup mengedukasi kalau tidak dibantu PKK.
Ia menambahkan bahwa tugas kader tak hanya terkait stunting, masalah pengelolaan sampah, dulu juga menjadi tugas kader, meski sekarang tidak diaktifkan.
“Boleh saja membuat pakem sendiri, tapi harus tetap mengikuti aturan PKK pusat. Jangan kita sebagai orang baru dilantik lantas membuat gara-gara sendiri. Kayaknya ini ada yang mis, ada yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Wali Kota sehingga terjadi hal seperti ini,” imbuhnya
(bn,Yi).
