Jakarta, Newspelangi.co.id
Transparency International (TI) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020. Pada 28 Januari 2021, Pengukuran IHK global dilakukan di 180 negara dan Indonesia menduduki peringkat 102 dengan skor 37.
Menurut Ketua Transparansi Internasional, Delia Ferreira Rubio, bahwa Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan dan ekonomi. Tapi juga krisis korupsi dan demokrasi.
Selain kondisi pandemi, pada tahun 2020 Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang berpotensi terjadinya pelanggaran berupa politik uang sehingga juga memperparah korupsi di bidang politik.
Sementara itu, pada Juni 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Persepsi Anti Korupsi yang terdiri dari dimensi persepsi publik dan dimensi pengalaman dan hanya mengukur perilaku publik yang termasuk korupsi kecil-kecilan.
IPK Indonesia 2020 sebesar 3,84 dalam skala 0 – 5. Angka ini lebih tinggi 0,14 poin dari IPK 2019 sebesar 3,70. Dimensi persepsi menunjukkan bahwa masyarakat lebih permisif terhadap korupsi pada tahun 2020. Selanjutnya dimensi pengalaman cenderung fluktuatif, namun lebih anti korupsi pada tahun 2020 dan IPAK 2020 meningkat dibandingkan dengan IPAK 2019.
Sementara itu, tindakan pencegahan korupsi dari tahun 2021 hingga 2022 difokuskan pada 3 hal, antara lain
perizinan dan administrasi, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi pegawai.
Korupsi di sektor perizinan kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Dari sisi keuangan negara menjadi fokus karena dampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara, pelayanan publik dan target pembangunan yang tidak maksimal dan tidak tepat sasaran.
Dalam penegakan hukum dan kepercayaan reformasi, karena korupsi terkait dengan penegakan hukum dan sangat mempengaruhi tingkat masyarakat. Tutupnya.
(Yi,Noe/Npb)
