 |
| Foto : Daryl Haq selaku koordinator fahmi |
Surabaya, NewsPelangi.co.id
Aksi Mahasiswa yang di motori oleh HMI Cabang Surabaya ditentang keras kader HMI yang tergabung dalam FAHMI ITS. Aksi tersebut dituding untungkan kelompok tertentu, yang terusik dengan keberadaan PJ. Sekdaprov yang di jabat Wahid Wahyudi.
Senin(31/1) bertempat di sekretariat FAHMI-ITS ( Front Aksi Himpunan Mahasiswa Islam- Institut Teknologi Sepuluh November) daerah Gebang, Daryl Haq selaku koordinator fahmi menyatakan bahwa aksi Mahasiswa yang dimotori HMI Cabang Surabaya syarat kepentingan politik yang menguntungkan kelompok tertentu. "Ini tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba diskusi langsung aksi" Jelasnya mengawali pembicaraan dengan media.
" Mahasiswa sebagai gerakan moral" Lanjutnya, " Harusnya menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat secara umum, bukan seperti ini dukung mendukung, ser geser, lebih celaka lagi analis kajiannya lemah. Saya khawatir mereka itu terkena tudingan julian benda yakni "pelacur intelektual" Terangnya sambil menunjukjan rilis aksi kepada media
FAHMI ITS menilai pijakan mereka bergerak yang meminta PJ. sekdaprov untuk dicopot, dengan menyodorkan catatan milik bawaslu. Terkait aktivitas PJ sekdaprov sewaktu istrinya maju pilkada di Lamongan tahun 2020, sangat lemah.
Mengingat sampai pilkada berakhir tidak ada satupun keputusan bawaslu terkait pilkada Lamongan yang menyasar PJ Sekdaprov. "Ini mengindikasikan mereka lemah datanya, hanya berdasarkan kasak kusuk dan sas sus belaka, bisa jadi mereka hanya googling saja" Katanya sambil tertawa.
Selain itu salah satu tuntutan kepada Gubernur yang meminta agar SK pengangkatan PJ Sekdaprov dicopot dalam waktu satu minggu, juga salah alamat. " Memang PJ sekdaprov itu bawahan Gubernur, namun menurut perpres 3 tahun 2018 tentang Pengangkatan pejabat sekdaprov harus mendapat persetujuan kementrian yang mengurusi pemerintahan yakni Kemendagri. Ini artinya dilantik tidaknya seseorang itu tergantung kepada mendagri. Persetujuan itu ada dalam bentuk surat keputusan. Gubernur hanya melantik saja. Jadi kalau menekan yaa sana ke mendagri." Terang mahasiswa ITS
Mereka yang aksi itu perlu tahu bahwa sebelum diusulkan kepada mendagri si calon harus memenuhi banyak persyaratan. Mulai dari sisi integritas, moralitas, berprestasi dalam 2 tahun terakhir dan tidak pernah mendapat sangsi apapun. "Jadi bila mempertanyakan integritas dan moralitas itu sama saja bilang gubernur menyalahi perpres 3/2018, padahal semua sudah dilalui sehingga ada persetujuan dari mendagri" Tuturnya
Adanya aksi yang menuntut supaya PJ.Sekdaprov dicopot ini semakin terasa adanya kepentingan kelompok tertentu yang terusik. Semua bermula ketika pada hari Selasa ( 25/1) PJ. Sekdaprov mengungkapkan adanya LHP BPK Terkait hibah PJU TS yang merugikan negara hampir Rp. 40 miliar. " Baru kali ini ada pejabat dengan terbuka membeberkan LHP BPK. Ini seharusnya kita apresiasi. Dengan terus mendukung PJ Sekdaprov agar menuntaskan kasus tersebut" Jelasnya
Kemungkinan hal ini membuat gerah pihak-pihak tertentu, yang ikut menikmati hibah tersebut.
Mungkin ada yang berpendapat bahwa penolakan kami terhadap aksi tersebut karena kami satu almamater dengan PJ Sekdaprov namun kami tetap mengedepankan objektivitsd. " Cak Wahid( PJ sekdaprov, - ref) memang alumni ITS, bahkan ketua IKA ITS wilayah Jatim. Kalau memang salah kami sendiri yang akan mendemonya", ujarnya mantap (tek).
--------------------------------
Catatan Redaksi : Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: medianewspelangi@gmail.com.
Terima kasih.
